​PIKIRANRAKYAT.CO – Sebuah keputusan krusial diambil dalam dinamika legislasi nasional. DPR bersama Pemerintah resmi menyepakati perubahan signifikan terkait klausul masa pensiun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

​Perubahan mendasar ini diketuk dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej. Seluruh fraksi di DPR menyatakan sepakat bulat atas perubahan aturan yang dinilai banyak pihak akan mengubah peta kepemimpinan Korps Bhayangkara ke depan.

​”Perubahan ini memberikan fleksibilitas strategis bagi kepala negara untuk menentukan arah kepemimpinan kepolisian di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujar perwakilan tim perumus dalam rapat tersebut.

​Perbandingan Aturan: Apa yang Berubah?

​Aturan baru ini memicu perhatian besar publik karena melonggarkan batas waktu yang selama ini mengikat posisi tertinggi di kepolisian:

  • ​Ketentuan Sebelumnya: Usia pensiun Kapolri dibatasi maksimal 60 tahun. Perpanjangan masa jabatan hanya dimungkinkan maksimal 1 tahun, itu pun harus melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan alasan yang sangat ketat.
  • ​Ketentuan Baru (Pasca-Perubahan Panja): Menjelang pengesahan di tingkat paripurna, Panja RUU Polri memasukkan klausul baru yang krusial. Masa jabatan Kapolri kini dapat diperpanjang kapan saja sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Presiden. Batasan kaku “1 tahun” resmi dihapus, memberikan diskresi penuh kepada kepala negara.

​Langkah ini diambil guna memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional yang melibatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dikawal oleh kepemimpinan yang berkesinambungan tanpa terbentur kendala administratif usia.

Sumber : CNN Indonesia